Dedengkot Golkar Angkat Bicara Soal Pj Gubernur Suganda, Secara Etika Sudah Tak Bagus

PANGKALPINANG – MB1 || Sejumlah tokoh pendiri Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, turut mendamping penyerahan pernyataan sikap Forum Peduli Bangka Belitung terkait kegaduhan yang ditengarai oleh pernyataan kontroversial dan sikap serta kinerja Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (28/8/2023).

Salah satu tokoh yang dimaksud adalah Dharma Sutomo. Praktisi hukum senior dan mantan dedengkot Partai Golkar Provinsi Bangka Belitung itu menilai, cara yang dilakukan oleh Forum Peduli Babel untuk menyampaikan aspirasi terkait kegaduhan yang ditengarai oleh kontroversi dan sikap serta kinerja Pj Gubernur Suganda, sudah tepat dan benar.

“Yang dilakukan oleh forum ini sudah benar dan tepat. Pihak DPRD harus segera menyikapi aspirasi dan tuntutan masyarakat yang diwakilkan lewat forum ini,” kata Momo, sapaan akrab Dharma Sutomo, diwawancarai wartawan, usai mendampingi penyerahan dokumen pernyataan sikap Forum Peduli Bangka Belitung, di Ruang Bamus Kantor DPRD Bangka Belitung, Senin (28/8/2023).

Menurut Momo, jauh sebelum Forum Peduli Babel menyuarakan aspirasi mereka ke DPRD, pihaknya melalui Forum Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah pernah menegur Pj Gubernur Suganda agar tak sembarangan mengeluarkan statemen dan menjaga etika serta sikap.

“Kami dari Forum Komunikasi Pejuang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jauh-jauh hari sudah berkirim surat ke Pj Gubernur Suganda. Kami coba ingati dia agar menjaga lisan, sikap dan prilaku. Tapi ternyata tak dia indahkan. Kesalahan serupa berulang dilakukan,” ungkap Momo.

Dikatakan Momo, secara etika, Suganda sudah tak bagus dipertahankan sebagai Pj Gubernur Babel.

“Berulang bikin gaduh, tak bagus secara etika. Kalau etikanya sudah tak bagus begini, apa harus dipaksa bertahan?,” tanya Momo.

Sementara itu, praktisi hukum dan politisi senior Partai Golkar Bangka Belitung, Farid Effendi, juga mengatakan, kehadiran para tokoh pendiri Provinsi Kepulauan Babel dalam mendampingi Forum Peduli Babel untuk menyampaikan tuntutan dan desakan agar Pj Gubernur mundur, harus dihargai oleh semua pihak.

“Mereka (tokoh-tokoh tersebut) yang patut dihormati. Apa yang mereka lakukan tidak salah, karena mengadu ke tempat yang benar yakni DPRD,” ujar Farid

Menurut Farid, seyogyanya dirinya juga akan hadir untuk mendampingi Forum Peduli Babel menyampaikan sikap ke DPRD Kepulauan Babel.

“Saya tadi juga mau hadir. Tapi ada miskomunikasi. Waktu saya telpon untuk minta dijemput, ternyata acara sudah dimulai,” jelasnya.

Lebih lanjut Farid mengatakan, ia selalu mengikuti isu gaduh terkait Pj Gubernur Suganda.

“Saya selalu ikuti, pernyataan-pernyataan beliau banyak yang menimbulkan pro dan kontra. Ini yang kemudian direspon oleh masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan. Orang Babel ini bukan orang bodoh, jadi saya pikir sah-sah saja jika kemudian ada yang bawa aspirasi ini ke dewan,” ungkap Farid.

Semestinya, lanjut Farid, sejak awal pihak DPRD Babel harus konsen dengan masalah ini dan tidak terkesan membiarkan.

“Kalau dari awal pihak DPRD merespon, saya kira masalahnya tak sebesar ini,” imbuhnya.

Farid juga menyarankan agar para tokoh pendiri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bersama-sama memetakan kembali persoaalan-persoalan dan kontroversi yang terkait dengan Pj Gubernur Suganda.

“Kita duduk bersama untuk memetakkan lagi persoalan-persoalannya, kontroversi yang dilakukan Pj Gubernur ini apa saja. Hasilnya kita bawa lagi ke dewan, kemudian dewan harus panggil Pj Gubernur untuk menjelaskan persoalan dan kontroversi yang sudah dia lakukan. Selagi dia tidak mau menjelaskan dan tak mau berubah, masalah ini tidak akan selesai,” tegas Farid.

Sebelumnya, sesepuh masyarakat Bangka Belitung yang juga Ketua Lembaga Adat Melayu Negeri Serumpun Sebalai (LAM NSS), Prof. Bustami Rahman, saat mendampingi Forum Peduli Babel ke Kantor DPRD Kepulauan Bangka Belitung, berharap agar pimpinan dewan segera menyampaikan tuntutan Forum Peduli Babel ke Mendagri RI.

“Tugas sudah saya laksanakan. Apa yang dituntut oleh forum ini agar kiranya segera ditindak lanjuti oleh dewan terhormat ini. Semua kita ingin Babel ini damai dan kondusif. Apalagi kita akan menghadapi Pilpres dan Pileg, yang tak boleh ada kekacauan,” ujar Rektor Universitas Bangka Belitung periode pertama (2006-2016) ini.

Bustami juga menjelaskan kehadiran dirinya dalam pertemuan tersebut tidak dalam kapasitas mewakili rakyat Babel.

“Saya hadir dalam kapasitas mewakili perasaan rakyat yang secara etika terusik oleh kegaduhan ini. Sekali lagi yang saya wakili adalah perasaan rakyat yang terusik. Perasaan itu sifatnya kualitatif bukan kuantitatif dan sulit diukur. Jadi itulah yang saat ini sedang saya wakili. Karena ini kualitatif, maka yang saya wakili tentu saja tidak segelintir yang hadir di sini saja, pastinya ada banyak perasaan yang terusik di luar sana,” ujar Bustami.

Di tempat yang sama, tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zulkarnaen Syamsuddin menegaskan, perjuangan Forum Peduli Babel murni menyuarakan aspirasi masyarakat yang gerah dengan kegaduhan yang dipicu oleh pernyataan kontroversi dan sikap serta kinerja Pj Gubernur Suganda.

“Saya klarifikasi bahwa forum ini tidak ditunggangi oleh siapapun, dan tidak membawa-bawa persoalan SARA. Pj Gubernur Suganda ini tidak cocok ditugaskan di Babel karena tidak sesuai ekspektasi etika masyarakat Babel. Selama ini kita aman-aman saja, berkali-kali Babel sudah gonta-ganti pimpinan, tapi tidak ada tipikal seperti Suganda ini. Karena itu lewat dewan terhormat ini kami minta agar Mendagri segera mencopot Suganda dari Babel,” tegas mantan Anggota DPRD Babel periode awal ini.

Sebelumnya, Forum Peduli Babel menyampaikan aspirasi mereka melalui DPRD Kepulauan Babel untuk mendesak Mendagri mencopot Pj Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu dari jabatannya.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi, akan segera menyampaikan tuntutan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

(Sumbe : KBO Babel)