SEKDA DEDY SUPRIYADI GELAR HLM STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH JELANG NATARU 2024

KABUPATEN BEKASI – MB1 II Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi  Dedy Supriyadi,  membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Bekasi, di Sakura park, kecamatan Cikarang pusat pada Jumat (22/12/2023).

Dedy Supriyadi menyapaikan, supaya seluruh OPD mencermati dan menindaklanjuti setiap rilis/pengumuman angka inflasi hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Kita tingkatkan koordinasi dan implementasi TPID Kabupaten Bekasi agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, utamanya dalam menghadapi akhir tahun dan Natal serta akan mengawali tahun 2024, kita jadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas daerah, sehingga seluruh stakeholder harus bersinergi seperti saat penanganan pandemi Covid-19,” jelasnya.

Dedy meminta kepada TPID Kabupaten Bekasi agar mengaktifkan dan meningkatkan Satgas Pangan yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas serta melaksanakan operasi pasar.

“Terlepas dari penghitungan inflasi, sudah menjadi kewajiban kita menjaga angka inflasi agar stabil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah sehingga daya beli masyarakat dan perekonomian daerah bisa tetap tumbuh,” harapnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan mengatakan, High Level Meeting adalah salah satu 16 langkah dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Bekasi sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.

“Kabupaten Bekasi tahun 2023 ini mendapatkan dana insentif daerah sebagai apresiasi, penanggulangan inflansi terbaik sebesar Rp 10 miliar untuk penanggulangan inflasi. Kedepan diharapkan,  kita dapat lebih baik lagi dalam menanggulangi  inflansi,” katanya.

“Termasuk dalam program pengembangan kapasitas bagi pelaksana pelaporannya, karena ketika kita melaksanakan kegiatan tetapi gak ada pelaporannya tetap saja kita minus dalam penilaiannya, padahal kita sudah banyak melakukan kegiatannya, jadi apa yang kita lakukan untuk pengendalian inflansi harus ada laporannya, baik ke tingkat provinsi maupun ke tingkat pusat,” tambahnya.

Iwan, juga menyampaikan, terkait dengan ketersediaan pasokan,  memang tidak seluruhnya terpenuhi  atau  ada di Kabupaten Bekasi semua, termasuk  bawang dan cabe. Dengan begitu, Pemkab Bekasi bekerjasama dengan daerah lain sepert Kabupaten Garut,  Subang dan Majalengka untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Iwan juga menegaskan TPID Kabupaten Bekasi selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi.

“Ya kita lakukan koordinasi supaya apa yang jadi petunjuk dari pusat dapat kita lakukan dan Alhamdulillah kabupaten Bekasi selama ini stabilitas harganya tetap terjaga,” katanya.

(YOMA,IRA)