H. Syae’ Ul Huda, S.H Jawab Dalam Narasi Konfirmasi Realisasi APBDes Ta 2023, Semua Sudah diterapkan

KABUPATEN BANDUNG – MB1 II Rabu 17 Januari 2024 kru Bhayangkarasatu.com untuk yang ketiga kali nya menyambangi Kantor Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, berharap agar bisa bertatap muka dengan H. Syae’ Ul Huda, lagi – lagi beliau tidak ada di tempat.

H. Syae’Ul Huda sempat beberapa kali dikonfirmasi oleh kru Bhayangkarasatu by Phon maupun dikonfirmasi Via Chatting Whatsapp beliau, ” No Comen ” alias bungkam.

Kamis Perwakilan Mb1 baru ketemu Kades Cigondewah Hilir, tapi ketika di konfirmasi Terkait realisasi APBDes tahun 2023 yang sarat KKN, jawab H. syae’ul semua sudah diterapkan dilaksanakan, jadi yang mana yang mesti saya jawab lagi, ucap Kades Cigondewah Hilir kepada Perwakilan Mb1.

Padahal dalam Narasi Konfirmasi jelas semua kegiatan yang ada di dalam narasi berita Mb1 ini dituangkan agar bisa ada klarifikasi nya.

Seperti regulasi, realisasi APBDes Cigondewah Hilir Ta 2023, cukup fantastik sebesar Rp. 2.882.039.300, tapi ketika kru bersama narasumber red menelusuri hasil Program yang bersumber dari DD, ADD, PBH, Banprov dan Bankeu ada indikasi terjadi banyak Penyelewengan anggaran.

Dilihat dari Baliho APBDes Cigondewah Hilir pun hanya beberapa kegiatan yang terpampang, tapi tidak secara Global kegiatan juga anggaran, sedangkan estimasi total APBDes Secara Rinci terdiri dari : PAD DESA 0, rupiah, Dana Desa Rp. 1.402.210.000, PBH sebesar Rp. 288.544.500, ADD sebesar Rp. 966.284.800, Banprov Rp. 130.000.000, Bankeu Rp. 95.000.000.

Berbagai pertanyaan warga kepada sumber dan para tokoh masyarakat, atas ketidaktranafaransinya anggaran belanja desa tahun 2023.

Ada aliran dana program Ketahanan pangan desa yang diserap 20% dari DD, peruntukannya ke nabati dan hewani, kemana program ini diterapkan oleh Pemdes Cigondewah Hilir, pungkas sumber red tidak ada transparansi nya ke penerima program dan manfaat.

Juga menyangkut realisasi alokasi bantuan Pemdes yang menyerap 3 % dana desa sebesar Rp. 42.066.300, peruntukannya ke kordinasi perjalanan dinas dalam lingkup kabupaten saja, peruntukan kerawanan sosial untuk warga kurang mampu seperti sakit musibah dll.

Promosi desa seni budaya olah raga dan apresiasi kepada warga yang berperan membantu dalam pemerintahan desa (reward), hal tersebut di atas juga menjadi teka – teki warga masyarakat Desa Cigondewah Hilir, yang boleh dibilang sudah semi kota, tidak terlihat Program Infrastruktur sarana dan Prasarana juga kegiatan sosial budaya, sosial kemasyarakatan dan sosial kemanusiaan.

Para tokoh masyarakat juga meminta melalui Publish ke sosial media, khusus nya Mb1 dapat mewakili warga untuk mengkonfirmasi ada dugaan dalam belanja berbagai kegiatan juga realisasi nya yang sarat Maladministrasi.

Seperti belanja operasional kantor desa sebesar Rp.108.552.580, menyerap ADD, belanja sarana aset kantor desa Rp.120 .200.000 diserap dari PBH, belanja pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp.10.000.000 diserap dari PHB, belanja rehab kantor desa Rp.40.000.000 diserap dari ADD. pungkas sumber warga masyarakat tidak pernah tahu anggaran sebesar tersebut di atas.

Indikasi penyelewengan anggaran di belanja pemutakhiran profil desa dan analis kemiskinan desa Rp.11.000.000 + Rp.7.500.000, belanja kegiatan PAUD desa Rp.102.000.000 + Rp.30.000.000, belanja kegiatan bidang Posyandu dan kesehatan sebesar Rp.7.000.000 ADD + Rp.25.500.000 PBP, Rp.45.000.000 DD, Rp.26.000.000 DD, juga tidak ada transparansi realisasi kegiatan nya.

Dugaan memanipulasi LPJ kegiatan lainnya di belanja desa siaga kesehatan hingga menghabiskan dana desa sebesar Rp.310.800.000, hal ini dijawab oleh Kades Cigondewah Hilir bahwa dana tertera di atas Pemdes belikan dengan Mobil Ambulance baru merk Wuling, sedang harga Mobil tersebut tidak semahal yang tertera di Narasi berita.

Untuk belanja pembangunan pengerasan jalan lingkungan menyerap DD Rp.152.701.000, belanja kegiatan Rutilahu Rp.75.000.000 PBK, belanja kegiatan air bersih pipanisasi Rp.20.000.000 PBK + Rp.35.500.000, juga dijawab Kades sudah diterapkan.

Sementara di Banprov Rp.140.000.000, Belanja air limbah drainase Rp.20.000.000 DD, belanja PHBN Rp.74.000.000 PBH, belanja kegiatan pemberdayaan Rp.63.032.000 ADD, belanja pangan desa kandang Rp.36.000.000 DD, belanja saluran irigasi desa Rp 194.442.000 DD + Rp.50.000.000 DD, ucap Syae’ Ul Huda sudah direalisasikan.

Program peningkatan kapasitas perangkat desa Rp. 30.251.500 DD, belanja pelatihan pemberdayaan perempuan desa Rp.21.200.000 DD, kesembilan sumber dana tersebut di atas menurut sumber Mb1 ada indikasi sebagian dana mengalir ke Pejabat dan perangkat desa.

Yang lebih menjadi pertanyaan warga dan para tokoh masyarakat yang enggan disebut kan namanya dalam narasi berita Mb1 ini, PAD Cigondewah Hilir tetap berada di 0 Rupiah, di kemanakan PAD oleh Pemdes selama ini.

Harapan para tokoh dan warga masyarakat agar Inspektorat tidak hanya dalam bentuk pembinaan saja ke Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, setidak nya tim Monev Kecamatan dan Tim Monitoring turun ke fisik maupun volume pengerjaan atau kegiatan, tidak mensempling saja.

(Heti Mulyani)