Yayasan Nurul Fadilah wajib di Audit lembaga Hukum, terindikasi menggelapkan uang Bantuan Dana BOD dan KIP

GUNUNG SINDUR – KABUPATEN BOGOR, MB1 II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan di yayasan yang terletak di gunung sindur pada, (11/06/24).

Salah satu pemilik yayasan mempercayakan kepada pengurus inisal (AL) untuk mengurus namun, setelah pemilik meningal ahli waris menayakan distruktur organisasinya namun tanpa diketahui bersama surat tersebut di duga di palsukan.

Selaku ahli waris turut serta dilibatkan sebagai Pembina, dan sempat mempertanyakan namun di DUGA kuat sengaja dihilangkan namanya di Yayasan tersebut yang terletak di Jl. Raya Pahlawan No.21, RT.03/RW.06, Cibadung, Kec. Gn. Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16340.

Pengurus yayasan (AL) sudah diberhentikan namun tidak mau berhenti karena terindikasi akan menguasai yayasan tersebut.

Tidak hanya disitu, juga (AL) diduga menggelapkan Anggaran dan BOS dan KIP. Pasalnya Selama ini tidak ada laporan ke pihak pemilik yayasan, bahkan di duga pihak pengurus pun tidak pernah melaporkan pajaknya atau adanya dugaan penggelapan Anggaran dana bos setiap pencairan pun dugaan di sunat 20% di pergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Staf pun saat di jumpai awak media menerangkan “iya pak bahkan sebelum lebaran sekitar bulan maret pun mendapatkan bantuan Bpmu (bantuan ) sekitar 80 jt Pun belum ada laporan,”Ucapnya.

Masih di tempat yang sama, staf yang enggan di sebut jati dirinya ini, mengatakan “sangat bahaya pak apabila ada yang melaporkan nanti kena audit bisa berantakan lho pak yayasan ini bisa-bisa di panggil BPK (badan pemeriksa keuangan) klo kena audit repot dah,” Ujar staff tadi.

Untuk mencari pembuktian kebenaran adanya indikasi penyalah gunaan Anggaran Dana BOS dan KIP oleh yayasan Nurul Fadila, pihak Kanwil Dinas Pendidikan Provinsi Jabar bisa langsung mengecek bahwa terindikasi Adanya dugaan penyelewengan oleh pihak Yayasan.

(Mus/Red MB1)