SUKAMARA – KALTENG, MB1 II Mengingat kebutuhan warga perlunya adanya jembatan yang menjadi pikiran masyarakat desa Semantun hingga jembatan Kapuau yang hancur akibat terjangan banjir di bulan Desember 2023 yang lalu, kini dibangun kembali oleh warga masyarakat Semantun dengan biaya gotong royong warga desa Semantun tanpa ada sentuhan dana dari pemerintah juga termasuk dari dana kas desa Semantun.
Padahal, Infomasinya yang beredar pemdes Semantun memiliki penghasilan dari kebun kelapa sawit yang dimiliki desa Semantun.
Ironisnya, disaat pengerjaan pembangunan jembatan Kapuau oleh warga sedang berjalan dan selesai dan bisa digunakan oleh warga sejak bulan Juni 2024 yang lalu untuk untuk penyebrangan, Kades Semantun Hendra tidak pernah perhatikan dan peduli atas inisiatif kegiatan kerja pembangunan jembatan Kapuau yang dilaksanakan oleh warga sedangkan kantor desa hanya berjarak sekitar 700 meter dari jembatan yang dibangun kembali oleh warga desa Semantun (jembatan Kapuau)
“Ini berita tidak benar bos, pembuatan jembatan melanggar prosedur dan berpotensi merugikan negara. Hal ini terjadi di dinas PU dan camat menunjuk kontraktor nya tidak sesuai dengan aturan yaitu tanpa lelang dan tender yang ada penunjukan langsung dan tidak dibenarkan. Kita sudah cek jembatan bersama kasi Intel Kajari Sukamara yaitu pak Makruf yang dipimpin Kadesnya langsung,” terang Siswandi warga desa Semantun melalui WhatsApp kepada awak media (28/6).
Saat ditanyakan awak media ke Siswandi melalui pesan WhatsApp nya, kenapa perangkat desa, kades, dan BPD serta tokoh masyarakat tidak dari awal melaporkan ke kejaksaan atau melarang warga untuk membangunnya, serta ke Pemda perihal pembangunan jembatan tersebut, malah sudah nyambung atau dah selesai jembatannya kok dilaporkan ke kejaksaan,
Siswandi menjawab ke awak media,”yaitu bos mereka itu tidak melapor, kemarin taksiran Kejaksaan nilai proyek paling tinggi 500 jutaan, ini membengkak sampai 800 jutaan, itu kan lebih dari 30 persen penggunaan bahan bekasnya bos,” ucap Siswandi.
(Sukarji)
More Stories
Dukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Anggota DPR RI Komisi V Dra Yasti Soeprejo Mokoagow, Kunker ke-Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud
Direksi Jasa Raharja Perkuat Layanan Publik dengan Sentralisasi Transaksi Pembayaran Keuangan
Tim Kecamatan Klapanunggal Laksanakan Monev Bankeu Tahap Pertama 2025 di Desa Nambo