Pegawai Pemkot Pangkalpinang Diduga Terlibat Dukung Paslon Nomor 2 Molen – dr Hakim, KAHMI Tuntut PJ Walikota Tindakan Tegas

PANGKALPINANG, MB1 II Puluhan warga Pangkalpinang yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) menggelar aksi damai di depan Kantor Walikota Pangkalpinang, Jumat siang (25/10/2024). Mereka mendesak Penjabat (Pj) Walikota Pangkalpinang, Budi Utama, untuk menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang yang terindikasi melanggar prinsip netralitas dengan mendukung pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, Molen–dr. Hakim. Sabtu (26/10/2024).

KAHMI menilai, sebagai ASN, pegawai Pemkot Pangkalpinang seharusnya netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis.

KAHMI mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah honorer yang diduga bertindak sebagai buzzer dan membulying untuk pasangan Molen-dr. Hakim, serta ASN yang memberikan dukungan terbuka kepada paslon tersebut.

Dalam orasinya, massa meminta Pj Walikota untuk tegas menjaga independensi pemerintahan dan tidak membiarkan Pemerintah Kota dikendalikan oleh kepentingan mantan Walikota yang berpotensi mempengaruhi pejabat daerah, termasuk ketua RT, RW, lurah, camat, kepala dinas, dan pegawai honorer.

Mereka juga menegaskan pentingnya komitmen Budi Utama dalam memastikan netralitas seluruh pegawai, baik ASN maupun honorer, selama masa Pilkada.

Menanggapi tuntutan tersebut, Pj Walikota Pangkalpinang, Budi Utama, langsung menemui massa aksi dan berjanji akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh KAHMI.

Budi meminta agar laporan KAHMI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang juga diserahkan kepadanya, sehingga ia dapat memantau lebih lanjut indikasi ketidaknetralan ASN di jajarannya.

Budi berharap insiden serupa tidak terulang, mengingat hal tersebut dapat mencoreng citra Pemerintah Kota Pangkalpinang di mata masyarakat.

Aksi damai yang berlangsung tertib ini diawasi dengan ketat oleh gabungan aparat keamanan dari Polresta Pangkalpinang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Setelah menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Walikota, massa bergerak menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang.

Mereka menuntut klarifikasi atas unggahan salah satu komisioner KPU yang dianggap menyudutkan kelompok pendukung kotak kosong, sebuah bentuk protes terhadap paslon yang mencalonkan diri.

Aksi ini merefleksikan keresahan masyarakat akan netralitas ASN di tengah kontestasi Pilkada yang semakin panas. Budi Utama diharapkan mampu meredam polemik ini demi menjaga kepercayaan publik dan menjaga jalannya Pilkada yang adil dan demokratis.

(Sumber, KBO Babel)