DPC GRIB JAYA KOTA BEKASI SIAP MENJADI GARDA TERDEPAN UNTUK MENGAWAL PEMERINTAHAN PRABOWO – GIBRAN

KOTA BEKASI, MB1 II Sesuai arahan Ketua Umum DPP GRIB JAYA, Bapak H. Hercules, terkait perintah Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menginginkan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk praktik negatif seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pungutan liar (pungli), serta mafia tanah.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya Kota Bekasi, yang dipimpin oleh Ketua Ajon, menegaskan komitmennya untuk mendukung dan mendampingi implementasi arahan tersebut di tingkat daerah.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan hari ini Rabu 13 November 2024 tempat Kantor Sekretariat DPC GRIB JAYA Jl.Siliwangi Kota Bekasi , Ketua DPC GRIB JAYA Kota Bekasi menyatakan kesiapan mereka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, guna memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari penyimpangan. Organisasi ini juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam pengawasan sosial dan mendukung kebijakan yang berorientasi pada pemberantasan korupsi.

“Kami sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik negatif. Sebagai organisasi masyarakat yang memiliki peran penting dalam kontrol sosial, kami bertekad untuk turut mengawal kebijakan pemerintahan yang baik, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Ketua DPC GRIB Jaya Kota Bekasi, Ajon.

Lebih lanjut, DPC GRIB JAYA Kota Bekasi mengimbau kepada Pj Walikota Bekasi, untuk menindaklanjuti arahan Presiden dengan serius dan menjalankan langkah-langkah konkret dalam mencegah segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Salah satunya, mereka meminta agar Tim Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) yang telah dibentuk sebelumnya di Kota Bekasi dapat diaktifkan kembali, guna memastikan tidak ada lagi pungutan liar di lingkungan pemerintahan di Kota Bekasi.

“Tim Saber Pungli harus kembali berfungsi secara optimal di Kota Bekasi. Pungutan liar adalah salah satu bentuk korupsi yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kami berharap Tim Saber Pungli dapat bekerja lebih tegas untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi,” tegas Ajon.

Selain itu, DPC GRIB JAYA Kota Bekasi juga menyoroti masalah praktik jual beli jabatan dan mafia tanah yang sering kali meresahkan masyarakat. Organisasi ini berharap agar pihak pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam menindak tegas segala praktik yang merugikan masyarakat dan merusak integritas pemerintahan.

“Kami juga mengingatkan kepada Bapak PJ Walikota Bekasi, Pak Gani, untuk segera mengaktifkan kembali Tim Saber Pungli yang telah terbentuk di Kota Bekasi. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik negatif yang merusak kredibilitas pemerintah dan mengurangi kepercayaan publik,” tambahnya.

DPC GRIB JAYA Kota Bekasi menegaskan bahwa mereka siap memberikan dukungan penuh dalam hal pengawasan dan pelaporan kepada pihak berwenang terkait jika menemukan indikasi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat. Organisasi ini berkomitmen untuk menjadi bagian dari gerakan bersama dalam membangun pemerintahan yang lebih bersih, lebih transparan, dan lebih akuntabel.

“Kami akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang bersih dan anti-korupsi. Semoga kolaborasi ini dapat membangun pemerintahan yang lebih baik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tutup Ajon.

(Ahmad Sumantri)