Polemik PT.Bandung Daya Sentosa, Desakan Penyelesaian Hukum di Tengah Bayang – Bayang Bupati Kab.Bandung

BANDUNG – JABAR, MB1 II Polemik yang melibatkan PT. Bandung Daya Sentosa (BDS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung, dan sejumlah vendornya semakin memanas. Sorotan tajam tertuju pada dugaan keterlibatan Bupati Bandung dalam permasalahan ini, setelah pernyataan kontroversial muncul dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Bambang Wijayanto.

Sekretaris DPW LSM HARIMAU Jawa Barat, Suparman, turut angkat bicara menanggapi polemik tersebut. Ia menekankan pentingnya penyelesaian kasus ini melalui jalur hukum, bukan dengan menjadikan permasalahan ini sebagai komoditas politik. “Kami mendukung sikap kritis, namun penyelesaian yang adil dan transparan harus melalui proses hukum yang berlaku, bukan dengan menciptakan kegaduhan di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil,” tegas Suparman.

Pernyataan Suparman juga menyoroti peran Bambang Wijayanto sebagai praktisi hukum dan mantan Komisioner KPK. Ia berharap agar BW menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik yang berimbang, dengan mewawancarai semua pihak yang terkait untuk mendapatkan gambaran yang objektif. “Meskipun hanya berupa dugaan, pernyataan yang kurang berimbang dapat menimbulkan opini negatif dan merugikan pihak yang dituduh,” tambahnya.

Suparman mengingatkan pentingnya asas keadilan, keseimbangan, dan objektivitas dalam penyampaian informasi. Ia berharap agar polemik ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik dan dapat diselesaikan secara adil dan transparan melalui jalur hukum. “Penggunaan kata ‘diduga’ memang sah, namun tetap berpotensi menimbulkan opini negatif yang merugikan. Oleh karena itu, pendekatan yang berimbang dan berpegang teguh pada hukum sangatlah penting,” tutup Suparman. Pihak PT. BDS sendiri hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik tersebut.

(Red)