Kasus Penggerebekan Oknum Anggota Dewan Bersama Seorang Janda Belum Ada Tindakan dari Partainya

BATANGHARI – JAMBI, MB1 II Kasus penggerebekan seorang anggota DPRD Kabupaten Batang Hari,, Provinsi Jambi yang berinisial”MH”saat berduaan dengan seorang janda berinisial “RM”di kawasan Perumahan Mitranda Asri Dua di RT 24 bukan sekadar isu belaka bahkan sudah menjadi isu sensasional. Ini adalah tamparan keras bagi integritas lembaga legislatif daerah dan partai politik yang menaungi”MH.

Menurut Ketua PWRI Batang hari Azwar Amir Hamzah mengatakan”Sebagai pejabat publik, “MH”terikat pada Kode Etik DPRD yang menuntut setiap anggotanya untuk menjaga marwah dan kehormatan pribadi, martabat lembaga, serta mematuhi norma hukum dan kesusilaan,tindakan yang diduga telah dilakukan oleh”MH” jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

“Namun, tanggung jawab tidak hanya berhenti pada individu. Partai politik yang mengusung “MH” tersebut juga memiliki Kode Etik Partai, yang secara umum mengatur perilaku kader, baik di ruang publik maupun privat, selama hal tersebut berdampak pada citra partai. Diamnya partai menghadapi kasus seperti ini justru dapat diartikan sebagai pembiaran dan ketidak seriusan suatu partai.”Ujarnya.

Lanjutnya”Kita sering mendengar jargon partai tentang integritas, moral dan pengabdian kepada rakyat. Tetapi jargon akan menjadi omong kosong jika partai tidak berani memberi sanksi tegas kepada kadernya yang telah melanggar etika, Pemberian sanksi bukan semata soal hukuman, melainkan langkah penyelamatan marwah partai dan kepercayaan terhadap publik.

“Pengalaman menunjukkan, partai yang cepat dan tegas menindak pelanggaran etik kadernya justru mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Sebaliknya, partai yang berlindung di balik alasan “menunggu proses hukum” tanpa memberi sanksi internal akan dipandang lemah dan oportunis,”Katanya.

Tambahnya lagi”Kasus”MH” ini adalah ujian nyata bagi partai politik di Batang Hari terutama partai Gerindra,apakah mereka pihak pengurus partai berani menegakkan aturan yang mereka buat didalam suatu partai ,atau hanya memilih menutup mata dan telinga demi kepentingan politik jangka pendek.

“Masyarakat menunggu jawaban dan jawaban itu tidak cukup dengan pernyataan normatif, yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata pengurus partai itu sendiri,”Tutup Azwar Amir Hamzah.

(Arifin)