KOTA BEKASI, MB1 II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Bekasi resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (30/10/2025), yang dihadiri Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, jajaran kepala OPD, dan unsur pimpinan DPRD. Agenda rapat mencakup laporan Badan Anggaran (Banggar), pembacaan nota kesepakatan, hingga penandatanganan dokumen KUA-PPAS.
Dalam dokumen tersebut, total pendapatan daerah Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp6,748 triliun, dengan belanja daerah mencapai Rp6,921 triliun. Artinya, terdapat defisit sekitar Rp173 miliar yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah.
Anggota Komisi IV sekaligus anggota Banggar DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, memaparkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,130 triliun dan Pendapatan Transfer Rp2,617 triliun.
Sementara itu, alokasi belanja daerah dibagi dalam tiga komponen utama: belanja operasional Rp5,889 triliun, belanja modal Rp1,031 triliun, dan belanja tidak terduga Rp29 miliar.
“Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp200 miliar, setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp27 miliar,” jelas Ahmadi.
Sebagian pembiayaan akan digunakan untuk penyertaan modal terhadap tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Perumda Air Minum Tirta Patriot mendapat Rp10 miliar untuk memperluas jaringan SPAM Regional Jatiluhur I.
PT Bank Syariah Patriot memperoleh Rp10 miliar guna memperkuat investasi teknologi dan mendukung pembiayaan UMKM.
PT Mitra Patriot mendapatkan Rp7 miliar untuk pengembangan usaha sesuai bidang bisnisnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi BUMD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.
Dalam kesepakatan tersebut, DPRD melalui Banggar menyampaikan sejumlah rekomendasi penting kepada Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya:
1. Meningkatkan akurasi data pajak dan retribusi lewat digitalisasi sistem pendapatan.
2. Menekan belanja pegawai yang saat ini mencapai 42 persen agar mendekati angka ideal 30 persen.
3. Menjamin transparansi rencana bisnis BUMD serta mempercepat pengesahan Perda penyertaan modal.
4. Memfokuskan BUMD pada bisnis inti agar lebih efisien dan berdampak langsung pada PAD.
5. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan sarana pendidikan dasar serta menengah.
6. Menyelesaikan permasalahan lahan dalam proyek pengadaan tanah agar tidak berlarut seperti kasus Pasar Semi Pondok Gede.
Ahmadi juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses pelaksanaan anggaran.
“Inspektorat harus melakukan review menyeluruh dan hasilnya wajib disampaikan ke DPRD,” ujarnya.
Setelah kesepakatan ini, DPRD bersama Pemerintah Kota Bekasi akan melanjutkan tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 yang ditargetkan disahkan pada November mendatang.
Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi pondasi penting dalam memastikan arah kebijakan fiskal Kota Bekasi tahun 2026 berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Imron)
More Stories
Dandim Belitung Apresiasi Peran Pers: Sinergi TNI dan Media untuk Persatuan Bangsa
Media Center Leuwiliang Silaturahmi dengan Pemerintah Kecamatan Disambut dengan Baik
Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin SH. Berharap Di Hari Sumpah Pemuda Bukan Hanya Sejarah Pemuda Harus Jadi Garda Terdepan Dan Tanggung Jawab Setiap Generasi