PJS Sulut Nilai Wartawan Harus Masuk Struktur Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden

KOTA MANADO, MB1 II Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Polri mendapat perhatian serius dari Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Sulawesi Utara. Organisasi pers tersebut menegaskan pentingnya memasukkan unsur wartawan secara resmi dalam struktur tim, bukan hanya sebagai mitra eksternal. Hal itu disampaikan Sekretaris DPD PJS Sulut, Steven Pande-iroot, dalam pernyataan resminya, Jumat (21/11/2025).

Menurut Pande-Iroot, kehadiran wartawan merupakan elemen strategis untuk memastikan proses reformasi berlangsung transparan, objektif, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Reformasi Polri memerlukan pengawas independen. Wartawan adalah pihak yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat dan mengetahui persoalan riil di lapangan. Karena itu, unsur wartawan harus resmi masuk dalam struktur Tim Reformasi Polri, bukan sekadar pendamping dari luar,” tegasnya.

Transparansi dan kontrol publik perlu dijamin

Pande-iroot menilai pembenahan Polri harus dilakukan secara terbuka. Tanpa menghadirkan unsur independen dari luar institusi, proses reformasi berpotensi bias dan hanya menjadi evaluasi internal.

“Presiden sudah mengambil langkah strategis. Agar langkah tersebut efektif, struktur tim wajib mencerminkan keterbukaan. Wartawan adalah penyeimbang yang memastikan reformasi tidak bergerak setengah hati,” ujarnya.

Ia menambahkan, wartawan memiliki akses langsung terhadap keluhan masyarakat terkait pelayanan kepolisian, proses penegakan hukum, hingga dinamika penanganan kasus. Karena itu, jurnalis dianggap sebagai kanal paling relevan untuk membawa suara publik ke meja reformasi.

Kemampuan komunikasi publik Polri perlu diperkuat

Di era informasi cepat, Polri menghadapi tantangan manajemen komunikasi. Menurut Pande-iroot, jurnalis memiliki kompetensi profesional yang dapat membantu memperbaiki pola komunikasi publik institusi kepolisian agar lebih modern dan responsif.

“Komunikasi Polri harus adaptif dan transparan. Wartawan memahami bagaimana sebuah informasi diterima masyarakat dan dapat membantu mencegah kesalahan narasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan,” tambahnya.

Ia juga menyinggung standar internasional yang menempatkan elemen independen sebagai bagian integral dalam proses reformasi institusi keamanan.

“Standar internasional menyatakan reformasi harus melibatkan unsur independen. Wartawan memiliki rekam jejak kuat dalam kontrol sosial dan pengawasan publik. Indonesia sebaiknya mengadopsi praktik ini,” jelasnya.

PJS dukung langkah Presiden Prabowo

PJS Sulut, kata Pande-iroot, mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh Polri. Namun ia menilai komitmen tersebut harus diikuti dengan struktur tim yang inklusif dan representatif.

“Kami mendukung penuh kebijakan Presiden. Namun agar reformasi menyentuh akar permasalahan, wartawan harus berada di posisi formal dalam struktur tim. Ini bukan kepentingan profesi, tetapi kepentingan publik,” pungkasnya.

Tim Reformasi Polri berisi 10 tokoh nasional

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Tim Reformasi Polri pada Jumat (07/11/2025) di Istana Merdeka, Jakarta.

Adapun tim tersebut beranggotakan 10 tokoh nasional, yaitu:

Idham Aziz (mantan Kapolri)

Badrodin Haiti (mantan Kapolri)

Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri)

Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan)

Mahfud MD (mantan Menkopolhukam)

Otto Hasibuan (Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan)

Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum dan HAM)

Ahmad Dofiri (Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian)

Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Kapolri)

Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK)

Dalam keputusan tersebut, Presiden menetapkan Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, sementara sembilan tokoh lainnya bertugas sebagai anggota tim.

(Johanis Kaperwil Sulut MB1)