Kabid Humas Polda Sulut Tegaskan Netralitas Polri dalam Pilkada Serentak 2024 Mutlak

MANADO – SULUT, MB1 II Kapolda Sulawesi Utara melalui Kabid Humas Kombes Pol Michael Irwan Thamsil kembali menegaskan netralitas anggota Polri dalam perhelatan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sulawesi Utara.

Menurutnya, netralitas anggota Polri merupakan hal yang mutlak untuk memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Sulawesi Utara tahun 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar.

“Netralitas menjadi kewajiban yang mutlak bagi setiap anggota Polri untuk menjamin Pilkada di Sulut berlangsung aman dan lancar,” tegas Kombes Pol Michael, Jumat (15/11/2024).

Netralitas Polri dalam Pilkada ini lanjutnya, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana pada Pasal 28 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Polri harus bersikap netral dalam politik dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Selain itu, ada juga Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, pada Pasal 4 huruf H, menegaskan bahwa setiap pejabat Polri wajib bersikap netral dalam politik. Aturan ini menunjukkan bahwa Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam Pilkada ini,” ujarnya.

Dalam Peraturan Pemerintah juga diatur tentang netralitas Polri, yaitu PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Polri pasal 5 huruf B, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik praktis.

Dan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran terkait netralitas Polri dalam Pilkada, maka akan diberi sanksi hukum.

“Sanksi yang diberikan bisa berupa kode etik, disiplin maupun sanksi pidana,” tegas Kombes Pol Michael Irwan Thamsil.

Ia juga menegaskan apabila ada warga masyarakat yang mendapatkan anggota Polri yang tidak netral, maka silahkan dilaporkan.

“Beberapa waktu lalu Propam Polda Sulut sudah melakukan pemeriksaan terhadap 2 oknum anggota Polri yang bertugas di Minahasa, yang diduga tidak netral dalam Pilkada,” pungkas Kabid Humas.

(Johanis)