Mencuat, Konflik antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Wakil Gubernur Hellyana menuai reaksi keras dari masyarakat

PANGKALPINANG, MB1 II Konflik yang mencuat antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Wakil Gubernur Hellyana menuai reaksi keras dari masyarakat. Warga menilai retaknya hubungan dua pucuk pimpinan daerah itu memalukan dan berpotensi menghambat program pembangunan yang saat ini sangat dibutuhkan. Selasa (15/7/2025)

Irianto Tahor, warga Gabek sekaligus mantan anggota DPRD Pangkalpinang, menyatakan rasa kecewanya terhadap sikap gubernur dan wakil gubernur yang dinilai lebih mementingkan ego pribadi daripada kepentingan rakyat.

“Melihat kondisi ini kami merasa muak dan jengkel. Masyarakat kecewa karena mereka mempermasalahkan fungsi masing-masing,” kata Irianto saat ditemui di Pangkalpinang, Senin (14/7/2025).

Irianto menegaskan, seharusnya perbedaan pandangan antara gubernur dan wakil gubernur bisa diselesaikan secara internal tanpa perlu diumbar ke publik. Menurutnya, peran Sekretaris Daerah (Sekda) sangat penting untuk menengahi ketegangan agar tidak berlarut-larut.

“Ada Sekda yang seharusnya bisa menengahi, mereka bertemu dan segera fokus pada program pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa kedua pemimpin itu seakan mempertahankan gengsi masing-masing, padahal keduanya memiliki tanggung jawab besar yang telah diamanahkan rakyat melalui Pilkada.

“Kita harus akui juga gubernur sebagai atasan, tetapi wakil gubernur memiliki fungsi juga yang sama-sama dipilih saat pilkada,” ucap Irianto.

Di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit, Irianto mengingatkan bahwa kedua pemimpin harus segera bersatu dan fokus pada upaya meningkatkan pendapatan daerah. Ia bahkan menyinggung kasus penyitaan timah yang hingga kini belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Babel.

“Segera fokus dalam meningkatkan penghasilan daerah. Kemarin kasus timah banyak yang disita, bagaimana itu diperjuangkan untuk dikembalikan minimal 20 persen kembali ke daerah,” bebernya.

Lebih jauh, Irianto mengibaratkan hubungan gubernur dan wakil gubernur seperti alunan musik yang harus dijaga harmoninya agar menghasilkan nada yang indah.

“Ibarat alunan musik, harmoni harus dijaga. Kalau nadanya sumbang, tak enak didengar,” katanya.

Sikap serupa juga disampaikan Achmad Subari, warga Kacang Pedang, yang mengaku malu dengan kisruh hubungan antar pimpinan daerah itu. Achmad menilai, konflik ini justru menunjukkan ketidakmatangan dalam memimpin dan memberi contoh yang buruk kepada masyarakat.

“Tentunya merasa malu dan kecewa. Jangan mempertontonkan kebodohan pada masyarakat,” pesan Achmad.

Ia mengingatkan bahwa duet kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur saat ini belum genap 100 hari menjabat. Seharusnya, fokus utama mereka adalah menyelesaikan persoalan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat.

“Harapan kita, mereka bisa bekerja dengan baik, bukan saling publikasi permasalahan masing-masing. Apa yang harus dilakukan tak perlu diajarilah, mereka seharusnya sudah tahu,” ucap Achmad.

Sementara itu, Ujang Firman, seorang tukang bangunan yang tinggal di Kampak, Pangkalpinang, juga menyuarakan rasa frustrasinya. Ia mengaku memilih pasangan ini dalam Pilkada dengan harapan adanya perubahan signifikan di Bangka Belitung.

“Bagaimana mereka mau mengurus rakyat kalau yang dipersoalkan fungsi dan wewenang mereka sendiri,” ucap Ujang.

Ia berharap gubernur dan wakil gubernur segera mengakhiri perseteruan dan kembali bersatu untuk menuntaskan berbagai persoalan di Babel, mulai dari perbaikan jalan rusak hingga pembenahan pelayanan kesehatan di RSUD.

“Harapan kami, mereka akur kembali, urus pembangunan Bangka Belitung ini, banyak jalan rusak, RSUD juga bermasalah, segera benahi,” harap Ujang.

Masyarakat kini berharap konflik internal tersebut segera diakhiri demi menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dapat berjalan dengan baik. Sebab, bagi warga, janji politik tanpa aksi nyata hanya akan menambah daftar panjang kekecewaan publik terhadap pemimpin daerah.

 ( AGUNG/DHARMA )