SUMBA BARAT, MB1 II Merespons dinamika sosial dan berbagai gesekan yang melibatkan warga asal Sumba di Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Thimotius Tede Ragga, S.Sos, Bersama Sekda Yermia Ndapa Doda, S.Sos bersama Asisten Bupati I dan III , dan juga juga turut hadir Pdt. Theofilus Mete, S.Th menggelar pertemuan sinergi bersama Yayasan Mahabogamarga serta perwakilan tokoh agama dan Bali Partnership berlangsung di ruang rapat Bupati.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk merumuskan solusi konkret, memperkuat pola pembinaan warga perantau, serta mempererat hubungan persaudaraan antarwarga di Bali. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Yayasan Mahabogamarga dan tokoh masyarakat Bali menyampaikan keprihatinan atas sejumlah insiden yang dinilai meresahkan dan berpotensi memicu stigma negatif. Sejumlah langkah preventif dan strategis pun diusulkan sebagai upaya jangka panjang. Senin, (19/01/2026)
Pertama, edukasi lintas budaya dinilai sangat penting, khususnya bagi warga Sumba sebelum berangkat merantau ke Bali. Sosialisasi mengenai adat istiadat, norma sosial, serta mekanisme koordinasi dengan unsur adat setempat seperti pecalang perlu diperkuat agar warga mampu beradaptasi dan hidup harmonis di lingkungan baru.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian utama. Warga Sumba didorong untuk tidak hanya bekerja sebagai tenaga kasar, tetapi juga dibekali keterampilan teknis agar mampu menempati posisi strategis seperti mandor atau tenaga finishing, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Ketiga, manajemen pemukiman atau bedeng pekerja perlu dilakukan secara lebih tertib dan terkontrol, termasuk penerapan aturan jam malam di area proyek untuk meminimalisir potensi konflik sosial. Keempat, tertib administrasi menjadi syarat mutlak, meliputi kepemilikan dokumen identitas diri, SKCK, serta jaminan kesehatan bagi warga yang akan bekerja di luar daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Thimo Ragga menegaskan bahwa persoalan ini harus dilihat dalam bingkai keindonesiaan. Wakil Bupati menekankan bahwa tindakan oknum tidak boleh digeneralisasi sebagai cerminan seluruh warga Sumba.
“Stigma negatif terhadap warga Sumba di Bali harus dihapuskan. Jangan karena kesalahan segelintir oknum, seluruh warga Sumba disama-ratakan,” tegas Wakil Bupati.
Wakil Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melarang konsumsi minuman keras (miras) secara berlebihan, yang selama ini kerap menjadi pemicu utama keributan, baik di daerah asal maupun di perantauan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumba Barat menambahkan bahwa meskipun arus mobilitas ke Bali terbuka luas dan sulit dikontrol secara fisik, pemerintah daerah akan menempuh langkah-langkah preventif melalui pendekatan sosial dan kelembagaan. Salah satunya dengan memanfaatkan mimbar keagamaan sebagai sarana edukasi moral dan perilaku. Selain itu, pemerintah juga mendorong adanya standardisasi pemberi kerja di Bali, termasuk penetapan syarat rekrutmen yang jelas seperti kewajiban SKCK.
Ke depan, Asisten I Setda Sumba Barat Immanuel Mesakh Annie, S.Sos mengusulkan adanya pertemuan khusus dan kerja sama formal (MoU) antara seluruh kepala daerah di daratan Sumba dengan Pemerintah Provinsi Bali. Kerja sama ini diharapkan menjadi wadah koordinasi yang berkelanjutan untuk memantau dan membina lebih dari 30.000 warga Sumba yang saat ini mengadu nasib di Bali.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama bahwa warga Sumba merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki hak yang sama untuk bekerja dan hidup di mana saja, dengan tetap menjunjung tinggi hukum, norma, serta kearifan lokal di tempat mereka berpijak.
#prokopimsumbabarat #protokolsumbabarat #sorotsn #pengikut
(Tim Bali)
