KOTA MANADO – SULUT, MB1 // Kunjungan Ketua PWI Sulawesi Utara (Sulut) Sintya Christin Bojoh, ke- Sekretariat Komunitas Masyarakat Nusa Utara – Indonesia (KMNU-I) komplek pelabuhan Manado, patut dimaknai lebih jauh dari sekadar agenda silaturahmi.
Di tengah derasnya arus pembangunan Sulawesi Utara, masyarakat membutuhkan ruang untuk didengar, pers membutuhkan kebebasan untuk menyampaikan fakta, dan pemerintah membutuhkan mitra masyarakat yang mampu memberikan kritik sekaligus menawarkan solusi. Hal tersebut di katakan oleh Yusak Walo SE selaku Penggagas terbentuknya Ormas KMNU-I. Selasa, (6/10/2026).
Masih kata Walo, disinilah arti penting sinergitas, KMNU-I tidak hadir untuk mengambil alih peran pemerintah, apalagi menjadi kekuatan yang berhadap-hadapan dengan pemerintah. KMNU-I hadir sebagai bagian dari masyarakat sipil mengawal, menyuarakan, mengkritisi dan memberikan kontribusi secara konstruktif,” ujar Walo.
Sebab, sambungnya, pembangunan yang kuat bukan pembangunan yang hanya terdengar dari podium, tetapi pembangunan yang terasa sampai ke pesisir dan kepulauan wilayah Perbatasan NKRI : Sangihe – Talaud dan Sitaro.
“Jika pers dan komunitas masyarakat dapat duduk bersama, berdialog dengan pemerintah, lalu menjadikan kepentingan rakyat sebagai titik temu, maka di situlah demokrasi menemukan napasnya,” ucapnya.
Karena itu, Politik pembangunan bukan hanya sekadar tentang kekuasaan, tetapi tentang keberpihakan pada kepentingan publik. Untuk itulah dari komplek Pelabuhan Manado dan Daseng Karangria, sebagai wadah terbentuknya Ormas KMNU- I menatap perjalanan dan belajar kebersamaan.
Dari silaturahmi kita membangun kepercayaan, serta kepedulian kita menyalakan harapan.
Semoga semangat kebersamaan ini menjadi energi positif dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur YSK, dengan tetap membuka ruang partisipasi, kritik, dan aspirasi masyarakat. Karena rakyat bukan hanya objek pembangunan. tetapi Rakyat adalah subjek, pemilik suara, sekaligus bagian penting dari arah masa depan daerah, ” Tegas Bendahara DPP KMNU-I.
Ditambahkan oleh Ketua umum DPP KMNU-I, Egnesius Paransi SH MH, Bersamai bukan berarti selalu sepakat. Bersamai berarti mampu berbeda pendapat tanpa kehilangan persaudaraan, dan mampu bersinergi tanpa kehilangan keberanian untuk menyuarakan kebenaran.
“Oleh karena itu pada Senin tanggal (5/10/2026) jajaran Pengurus DPP KMNU-I melakukan Audensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Asisten 3 Pemprov Sulut) Dr fransiskus Engelbert Manumpil Sepakat Perkuat Sinergi untuk menunjang Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE dan Wakil Gubernur Dr J Viktor Mailangkai SH,MH,” Ujar ketua Umum DPP KMNU-I di dampingi Sekretaris Umum DPP KMNU-I dan jajaran Pengurus DPP KMNU-I. Selasa, (6/2026)
(Johanis/ Kaperwil Sulut MB1)
