TABALONG, KALIMANTAN SELATAN, MB1 // Dugaan praktik monopoli proyek pemerintah di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mulai menjadi sorotan. Sejumlah paket pekerjaan bernilai miliaran rupiah diduga terkonsentrasi pada jaringan tertentu yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan daerah.
Dugaan tersebut mengarah kepada seorang individu yang disebut sebagai saudara kandung atau adik Bupati Tabalong. Sosok berinisial HRS alias O itu ditengarai memiliki peran dominan dalam mengatur distribusi sejumlah paket pekerjaan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) strategis.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya pola konsolidasi proyek yang disebut sebagai jaringan internal Keluarga T1 (Tabalong Satu). Menurut dia, jaringan tersebut diduga mengendalikan akses terhadap sejumlah proyek pemerintah sehingga peluang bagi kontraktor di luar kelompok tertentu menjadi terbatas.
“Polanya seperti satu pintu. Inisial O diduga menjadi figur sentral dalam pemetaan distribusi proyek dan menentukan pihak yang bisa mengakses paket pekerjaan,” ungkap narasumber tersebut, Kepada Redaksi MB1, Senin (16/11/2026).
Ia menduga kedekatan keluarga dengan kepala daerah menjadi salah satu faktor yang membuat jaringan tersebut memiliki pengaruh dalam lingkungan pengadaan proyek pemerintah. Bahkan, HRS alias O disebut dibantu sejumlah orang kepercayaannya yang diduga memiliki posisi strategis di beberapa dinas terkait.
Tak hanya itu, narasumber juga mengungkap dugaan adanya jaringan operasional yang bertugas menjadi penghubung antara pihak tertentu dengan para rekanan. Jaringan tersebut disinyalir mengumpulkan komitmen proyek sebelum pekerjaan dilaksanakan.
“Selain dukungan kekuasaan, ada orang-orang kepercayaan keluarga yang diduga terlibat dalam pengaturan komitmen proyek. Proyek-proyek di Kabupaten Tabalong banyak yang disebut ditangani oleh pihak yang bersangkutan,” ujarnya.
Persoalan lain yang turut disorot adalah dugaan penggunaan sandi internal untuk menandai paket pekerjaan yang telah diamankan oleh kelompok tertentu. Skema tersebut diduga memanfaatkan celah dalam mekanisme pengadaan melalui sistem E-Purchasing untuk mengarahkan pekerjaan kepada rekanan yang telah dikondisikan.
Jika dugaan tersebut terbukti, praktik demikian berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Narasumber menyebut pihaknya tengah merampungkan dokumen dan sejumlah bahan pendukung untuk disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Langkah tersebut dimaksudkan agar dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah dapat ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
“Ini berkaitan dengan pengelolaan uang publik. Kami akan memastikan seluruh temuan dan indikasi yang ada disampaikan secara resmi kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Dugaan tersebut kini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Terlebih, proyek yang bersumber dari anggaran publik semestinya dilaksanakan melalui mekanisme yang terbuka, kompetitif, dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun keluarga pejabat.
Publik pun berhak mengetahui apakah distribusi paket pekerjaan selama ini telah berjalan sesuai ketentuan atau justru terdapat praktik pengondisian yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi MB1 belum memperoleh keterangan maupun tanggapan resmi dari HRS alias O maupun Bupati Tabalong terkait dugaan yang disampaikan narasumber tersebut.
Redaksi MB1 telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepala daerah, guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi.
Redaksi MB1 tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Bupati Tabalong, HRS alias O, organisasi perangkat daerah terkait, serta pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi.
Guna memastikan kebenaran informasi, aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran lebih lanjut alur distribusi proyek, serta menguji ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tabalong.
(Red)


















