Bak Bola Liar Dugaan Keterlibatan Kades Cihampelas sebagai Makelar Proyek Kementerian Bodong Mulai Menggelinding

KABUPATEN BANDUNG BARAT – MB1 II kontroversi ke 14 Kepala Desa semakin memanas terkait dugaan keterlibatan kepala Desa Cihampelas Asep Mulyadi yang merekrut dengan meyakinkan para Kades di tiga Kecamatan agar ikut dalam Program Inpres Kementerian Bodong pada tahun 2023 lalu.

Terkait program yang digadang gadang itu Mulai Blunder dimata para Kades yang berada di Kecamatan Cipongkor, Gunung Halu juga Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, karena mereka sudah mengeluarkan uang yang diindikasikan Gratifikasi ke salah satu Oknum mengatasnamakan Kementerian RI.

Diduga uang yang diberikan oleh beberapa Kades karena tergiur iming – iming janji manis bakal ada kucuran dana Inpres Kementerian RI Miliaran Rupiah tahun anggaran 2023, para Kades mengeluarkan uang Kas Desa senilai jutaan hingga puluhan juta rupiah.

Pasalnya, Proyek yang seharusnya direalisasikan pada tahun 2023, tapi hingga masuk ke tahun 2024 tak kunjung datang.

Muncul kecurigaan di kalangan kepala Desa dari 15 Desa termasuk Desa Cihampelas yang telah mengeluarkan biaya besar untuk mendukung program tersebut. Meskipun rencananya melibatkan sejumlah Desa di beberapa kecamatan, tapi proyek itu terkesan hanya menjadi angan-angan semata, untuk menguras uang para Kades.

Beberapa Kepala Desa yang ikut Program Inpres RI Bodong tersebut mengaku awalnya diajak oleh Asep Mulyadi Kades Cihampelas, bahkan ada juga yang memaparkan memberikan uang untuk kelancaran Program Proyek Infrastruktur tersebut melalui Asep mulyadi langsung.

“kita berikan juga uang untuk pelancar, dan uang itu pun langsung ke tangan pak asep,” ujar beberapa Kades.

Informasi diperkuat oleh beberapa Kades yang telah memberikan uang, diduga Asep ikut memainkan peran kunci dalam memfasilitasi ke Oknum yang mengatasnamakan Kementerian, dalihnya demi kelancaran percepatan program Inpres uang sebesar Rp. 2,3 M sampai 2,5 M Cair, tapi tak kunjung datang.

Saat ini, Asep Kepala Desa Cihampelas belum memberikan tanggapan terkait kerugian yang ditanggung oleh 14 Kepala Desa yang telah menggelontorkan biaya fantastis untuk mendukung program Inpres abal – abal tersebut.

Kru Mediabhayangkarasatu.com pun beberapa kali datang ke Desa, dan juga melakukan komunikasi Via Chatting, Telpon, tapi tidak ada tanggapan dari kades Asep mulyadi, termasuk ada ungkapan beberapa Kades lainnya menghubungi Asep, namun telepon seluler tidak kunjung aktif.

Hingga berita penerbitan SPK Abal – abal ini tayang di Media Online MB1 untuk kedua kalinya belum juga ada klarifikasi dari Asep Kepala Desa Cihampelas, bahkan Asep menghilang bak ditelan badai.

Hal tersebut justru semakin membuat kecurigaan para Kades karena tidak ada kepastian terhadap Program Inpres untuk 15 Desa, yang celakanya lagi, para Kades sudah mengeluarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)

Ini yang harus di lidik oleh APH, disinyalir ada beberapa Oknum yang terlibat dalam Program Inpres abal – abal ini.

Bahkan ada juga sebagian yang menuntut kejelasan dan meminta Pemerintah setempat juga Aparat Penegak Hukum turun tangan agar menyelidiki dugaan keterlibatan 14 Kepala Desa yang memberikan uang pelicin ke kepala Desa Cihampelas sebagai makelar Program Inpres RI bodong tersebut.

(Red MB1)