“Dinilai Bobrok” KPU Provinsi Banten Diminta Evaluasi Kinerja KPUD Tangerang, aktivis ancam demo

KABUPATEN TANGERANG – MB1 II Sejumlah aktivis sekaligus sosial kontrol terus memantau kinerja pihak penyelenggara pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tangerang Banten.

Aktivis menilai kinerja serta manajemen pihak penyelenggara di tingkat Kabupaten Tangerang itu bobrok. Dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten.

“KPU Provinsi Banten harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja pihak KPUD Kabupaten Tangerang, bila perlu diberhentikan jika memang tidak bisa bekerja,” ungkap Ahmad Suhud pemerhati politik yang juga Direktur Eksekutif LSM BP2A2N saat dimintai tanggapan nya terkait kisruh dalam pengelolaan MAKAN MINUM( MAMIN) serta uang transport bagi ribuan KPPS di wilayah Kabupaten Tangerang, Minggu (28/1/2024).

KPU Diduga Pangkas Anggaran PPS dan PPK Hingga 50 Persen, bahkan sambung SUHUD beberapa hari lalu, aliansi mahasiswa di Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam BEM meminta sekretaris KPU untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu mengelola anggaran dinternal KPUD Kabupaten Tangerang dan terkesan menimbulkan gaduh sebagai penyelenggara Pemilu.

“Kisruh nya mulai terjadi disaat pengadaan katering sampai anggaran untuk Bintek anggota KPPS se-Kabupaten Tangerang, jika tidak mampu mundur, ini menyangkut orang banyak, hajat negara, jangan kerena rebutan pengadaan barang dan jasa atau vendor sehingga terjadi kisruh,” terang Suhud.

Saat ini yang tengah viral ucap Suhud, di akun Instagram infobalaraja ada unggahan para netizen bahwa makan siang atau nasi kotak daging ayam nya BASI, itu terjadi saat pelaksanaan pelantikan dan Bimtek KPPS di wilayah Kecamatan Jayanti.

Selain Masalah Anggaran, BEM Juga Desak Sekretaris KPUD Tangerang Mundur,

“Ini hal yang memalukan, ribuan KPPS itu diminta untuk kerja secara maksimal, namun pihak KPUD Kabupaten Tangerang lalai dan tak memberikan fasilitas yang baik untuk mereka, ini yang saya anggap manajemen nya Bobrok, dan saya juga mencium adanya dugaan kisruh di intern terkait proyek vendor, serta ada dugaan sunat anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 ini,” tegas Suhud.

“Saya akan membahas bersama rekan rekan aktivis terkait permasalahan KPU ini, bila perlu kita akan melakukan aksi demo di KPU Kabupaten Tangerang,” tutup Ahmad Suhud.

(Sukirno)