BOGOR, MB1 // Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus menjadi sorotan publik. Perhatian kini tertuju pada sejauh mana lembaga antirasuah tersebut akan mengembangkan penyidikan, termasuk kemungkinan meminta keterangan dari Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Sorotan itu menguat setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lingkungan Pemkab Bogor, termasuk Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di kawasan Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan dan belum dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan pihak tertentu.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi KPK yang menetapkan Rudy Susmanto sebagai tersangka. Bahkan, pemanggilan Rudy sebagai saksi juga belum dilakukan KPK. Dengan demikian, penyebutan nama Bupati Bogor dalam konteks perkembangan perkara tidak dapat serta-merta diartikan sebagai indikasi keterlibatan pidana.
Namun, kondisi tersebut justru memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Ketua LSM Penjara Bogor Raya, Romi Sikumbang, mempertanyakan sejauh mana keberanian dan keseriusan KPK dalam mengungkap perkara tersebut apabila dalam perkembangannya terdapat informasi atau alat bukti yang mengarah kepada pejabat dengan posisi strategis.
Menurut Romi, kredibilitas KPK akan diuji melalui konsistensi dalam mengusut perkara tanpa membedakan status maupun jabatan seseorang. Ia menilai proses hukum harus mampu menjangkau seluruh pihak apabila memang terdapat bukti yang cukup mengenai keterkaitan mereka dengan perkara.
“Kalau tidak bisa menyentuh dan menangkap Bupati Bogor dan wakilnya, kredibilitas KPK dipertaruhkan. Jangan sampai masyarakat melihat ada benteng yang tidak bisa ditembus,” tegas Romi, Kamis (10/9/2026).
Meski demikian, pernyataan Romi tersebut merupakan pandangan dan kritik dari masyarakat sipil, bukan kesimpulan hukum mengenai keterlibatan Rudy Susmanto maupun Wakil Bupati Bogor. Penetapan tersangka dan tindakan hukum lainnya tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Romi juga mempertanyakan apakah penyidik KPK telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menentukan pihak-pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum. Menurutnya, masyarakat perlu melihat keseriusan KPK bukan hanya dari penggeledahan, tetapi juga dari sejauh mana penyidikan mampu mengurai konstruksi perkara dan mengungkap peran masing-masing pihak berdasarkan bukti yang sah.
Pertanyaan tersebut kini menjadi tantangan bagi KPK: apakah penyidikan akan berhenti pada penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah pihak, atau justru berkembang hingga mengungkap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti? Termasuk, apabila memang dibutuhkan penyidik, apakah pejabat tertinggi di lingkungan Pemkab Bogor akan dipanggil untuk memberikan keterangan.
Publik pada dasarnya memiliki kepentingan terhadap transparansi penanganan perkara dugaan korupsi. Namun, transparansi tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan prinsip kehati-hatian, asas praduga tak bersalah, serta hak setiap orang untuk memperoleh proses hukum yang adil.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi KPK yang menyatakan Rudy Susmanto maupun Wakil Bupati Bogor sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Karena itu, segala kemungkinan perkembangan hukum masih menunggu hasil penyidikan dan keputusan resmi KPK.
(Red)
