MANADO, MB1 // Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran TNI, Polri, dan instansi terkait menggelar Apel Gelar Pasukan Tanggap Bencana Dampak El Nino Tahun 2026 di Lapangan Presisi Polda Sulawesi Utara, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, serta dihadiri oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie, Pangdam XIII/Merdeka, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, pimpinan instansi vertikal terkait lainnya,Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono serta para PJU Polda.
Dalam amanatnya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa pelaksanaan apel ini merupakan bukti konkret komitmen strategis bersama dan langkah taktis dalam menyiagakan personel serta sarana-prasarana penanggulangan bencana secara simultan.
”Hari ini kita berkumpul bukan sekadar untuk bersiap menghadapi potensi, melainkan menghadapi realitas yang sudah ada di depan mata. Berdasarkan data ilmiah terkini dari BMKG, wilayah Sulawesi Utara saat ini telah resmi memasuki fase El Nino dengan intensitas kuat hingga sangat kuat,” ujar Gubernur Yulius Selvanus.
Gubernur menambahkan, penurunan curah hujan yang drastis di bawah normal telah memicu kemarau panjang yang mengancam berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, seluruh jajaran diminta untuk bergerak proaktif, menanggalkan sekat birokrasi, dan menggeser paradigma penanganan bencana dari responsif saat krisis menjadi mitigasi preventif yang masif.
Menurutnya, dampak fenomena El Nino di Sulawesi Utara telah menyentuh beberapa aspek krusial, yaitu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kekeringan vegetasi yang ekstrem telah memicu titik panas (hotspot), dimana Karhutla tercatat telah melahap puluhan hektar lahan perkebunan warga dan vegetasi hutan di beberapa wilayah Sulut, yang berisiko merembet ke pemukiman.
Penurunan debit air baku mengancam ketersediaan air bersih warga serta memicu kekeringan lahan pertanian yang berujung pada risiko gagal panen. Potensi inflasi akibat terganggunya rantai pasok bahan pangan pokok, serta risiko transmisi penyakit akibat keterbatasan sanitasi air bersih.
Untuk memastikan rencana kontinjensi berjalan efektif di lapangan, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan arahan kepada seluruh satgas dan pasukan.
“BMKG, BPBD, dan kepolisian wajib menyinergikan pemantauan hotspot secara real-time. Hentikan dan atasi segala bentuk pembukaan lahan dengan cara membakar di seluruh pelosok desa/kelurahan, pastikan alutsista, armada pemadam, mobil tangki air, sarana medis, hingga alat berat dalam kondisi siap 100%. Komando di lapangan harus satu garis, responsif, dan tanpa sekat birokrasi,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menginstruksikan agar mengoptimalkan Satgas Pangan bersama Perum Bulog untuk menjaga stok beras dan stabilitas harga. Dinas PUPR, BPBD, dan PDAM diminta memprioritaskan pasokan air bersih melalui armada tangki gratis serta pembuatan sumur bor komunal di titik rawan.
Ia meminta jajaran Ditreskrim Polda Sulut, Gakkum LHK, dan Kejaksaan Tinggi melakukan pengawasan ketat serta menindak tegas oknum maupun korporasi yang sengaja membakar hutan/lahan demi kepentingan pribadi.
(Johanis)
