Kontroversi Tambang Timah di Belo Laut: Oknum Anggota TNI Dituduh Terlibat dalam Kegiatan Ilegal

BANGKA BARAT – MB1 II Di tengah kedamaian perairan Terabik Belo Laut, sebuah skandal besar terkuak ketika aktivitas tambang timah ilegal kembali merajalela. Ponton-ponton isap produksi (PIP) Ti apung, yang seharusnya beroperasi sesuai dengan izin dari PT Timah, kembali beraksi tanpa koordinasi dan izin yang sah. Informasi yang berhasil dirangkum oleh media ini mengungkapkan bahwa kegiatan ilegal ini dipimpin oleh sejumlah oknum, termasuk Irpan dan Hendra, seorang warga Mentok yang menjadi koordinator utama. Selasa (20/2/2024).

Warga setempat dengan rasa keberatan yang mendalam menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kegiatan ilegal ini.

Man, salah satu warga Belo Laut, mengecam bahwa kegiatan tambang ilegal tersebut tidak pernah memberikan pemberitahuan kepada mereka sebagai tuan rumah.

Bahkan, mereka hanya menyadari keberadaan ponton-ponton ilegal setelah aktivitasnya sudah berkembang menjadi tujuh unit ponton, tanpa ada koordinasi yang jelas.

Dalam wawancara dengan awak media, Man menekankan bahwa di Perairan Belo Laut sudah ada dua CV yang memiliki Surat Persetujuan Kerja (SPK) dari PT Timah dan bekerja secara legal.

Namun, ketika kegiatan ilegal dibiarkan berlanjut, ia mengkhawatirkan bahwa para penambang yang telah bekerja sesuai dengan prosedur yang benar akan terdorong untuk beralih ke kegiatan ilegal demi bersaing.

Irpan, salah satu koordinator kegiatan ilegal ini, tidak menampik kebenaran dari laporan media. Ia mengakui bahwa kegiatan tersebut beroperasi di luar izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan oleh PT Timah, secara terang-terangan melanggar ketentuan yang berlaku.

Namun, saat dikonfirmasi oleh jejaring media KBO Babel justru Irpan membantah dirinya yang mengkoordinir beraktifitas penambangan timah dengan menggunakan PIP Ti apung di perairan Terabik Belo Laut.

Selain Irpan, terdapat juga nama Hendra yang turut terlibat dalam mengkoordinir kegiatan ilegal ini.Namun saat berita dipublish Hendra tidak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait namanya disebut oleh warga sebagai yang ikutserta mengkoordinir PIP Ti apung beraktifitas secara ilegal di perairan Terabik Belo Laut.

Yang membuat skandal ini semakin mencolok adalah fakta bahwa kedua oknum yang terlibat, Irpan dan Hendra, adalah anggota TNI.

Mereka seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, namun justru terlibat dalam kegiatan yang melanggar aturan dan merugikan negara serta perusahaan.

Masyarakat setempat mengecam tindakan mereka dan meminta pimpinan TNI untuk bertindak tegas terhadap oknum anggota yang terlibat dalam skandal ini.

Keterlibatan anggota TNI dalam kegiatan ilegal ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi, tetapi juga mengancam kestabilan lingkungan dan keamanan perairan.

PT Timah sebagai pemegang IUP dan kontributor penting bagi negara juga dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan ilegal ini.

Dengan tidak adanya kontrol yang ketat terhadap kegiatan tambang ilegal, produksi bijih timah dan pendapatan negara dari sektor ini berpotensi terganggu.

Diharapkan pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kegiatan ilegal ini dan memastikan bahwa aturan hukum ditegakkan dengan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Keterbukaan dan kerjasama antara pihak berwenang, perusahaan, dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

(Sumber : KBO Babel/MB 1 Babel)