KABUPATEN BOGOR – MB1 || Banyak pengaduan warga dan masyarakat terkait Infrastruktur Samisade tak membuat para oknum TPK dan Para oknum kepala desa jerah tersandung Korupisi yang di mata hukum semua mendapat perlakuan yang sama- Jika melanggar hukum –
Oleh karenanya, Caleq Perindo dapil II, meminta APH (Aparat Penegak Hukum) mampu menanggapi persoalan Samisade menyusul banyaknya laporan.
Terkait banyak permasalah yang terjadi di lapangan, Leonard Purba. SE, angkat bicara Melalui Via WhatsApp kepada media ini menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan anggaran Samisade tersebut membuat para Oknum TPK merajalela- menggunakan angaran (Samisade).
Karna itu, masih leo, dirinya meminta untuk APH bertindak tegas Jika menemukan fakta di lapangan.
“Anggaran Samisade ini tidak bisa di permainkan, sebab dapat membawa dampak buruk terhadap pelaksanaanya kendati pembangunan itu hanya di Pedesaan saja bahkan tak hanya itu Negara dalam hal ini di rugikan karna di serap melalui APBD- kabupaten Bogor,” Kata leo-
Bahkan menurut Leo, sejatinya para Pihak APH dari mulai Pusat bahkan, KPK harus mampu memberikan sanksi atas tindakan dugaan Indikasi Korupsi.
“Terlebih pihak kejari guna memastikan ada pelanggaran tentang UU Tindak Pidana Korupsi serta memberikan efek jerah kepada pelaku terkait potensi kecurangan yang membawa berdampak kelangsungan pembangunan (Axselarsi),” pungkasnya Ketua LSM Pemerhati Bogor timur- tersebut seraya mengakhir melalui Via WhatsApp
(Red MB1)
More Stories
KFR bersama Pokdarwis Meriahkan Castbond 2024 di danau Indah Kalibaru
Dinda Rembulan Anggota DPD RI Silaturahmi dengan Wartawan Belitung
Survei Kesiapan Nataru, Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Stakeholder Terkait Matangkan Rekayasa Lalu Lintas di Jawa Tengah