KOTA MANADO – SULUT, MB1 // Pasca pelaksanaan Deklarasi dan Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komunitas Masyarakat Nusa Utara Indonesia (KMNU-I), organisasi akan segera memasuki tahap konsolidasi kelembagaan sebagai langkah awal dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Dalam waktu dekat, DPP KMNU-I akan menggelar Rapat Kerja Perdana yang bertujuan menyusun arah kebijakan organisasi, menetapkan program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang, serta memperkuat sinergi antarbidang agar seluruh pengurus memiliki kesamaan visi dalam mengemban amanah organisasi.
Sebagai bagian dari komitmen membangun kemitraan yang konstruktif, KMNU-I juga akan mengagendakan audiensi resmi dengan tiga kepala daerah di wilayah Nusa Utara, yaitu:
Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro); Bupati Kepulauan Talaud; dan Bupati Kepulauan Sangihe. Hal tersebut dipaparkan oleh Yusak Walo SE selaku Pemerhati Sosial dan Penggagas terbentuknya ormas KMNU- I, bertempat di Sekrestariat DPP KMNU-I, Jumat (24/7/2026).
Sambung Walo, Audiensi tersebut bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan forum strategis untuk membangun komunikasi, menyamakan persepsi, serta memperkuat kolaborasi antara KMNU-I dan pemerintah daerah. KMNU-I meyakini bahwa percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Utara hanya dapat diwujudkan melalui kemitraan yang harmonis, saling menghormati, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
KMNU-I menegaskan posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang independen, inklusif, dan terbuka untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Organisasi ini hadir bukan sebagai kekuatan yang berhadap-hadapan dengan pemerintah, melainkan sebagai mitra strategis yang siap memberikan gagasan, masukan, serta berpartisipasi aktif dalam mendukung program-program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Melalui semangat “Satu Asal, Satu Rasa, Satu Tujuan”, KMNU-I berharap dapat menjadi jembatan pemersatu masyarakat Nusa Utara, sekaligus menjadi wadah yang mampu menghimpun potensi, aspirasi, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya Nusa Utara yang lebih maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ”Jelasnya.
(Johanis)
